⁠⁠⁠Sebanyak 222 Daerah Terapkan Layanan Terintegrasi Dokumen Kependudukan

Radarpolitik.com, Jakarta – Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan layanan dokumen kependudukan terintegrasi di seluruh Indonesia. Sementara ini, tercatat ada sebanyak 222 kabupaten/kota yang tengah menjalankan pelayanan

Layanan yang di daerah dikenal dengan istilah three in one dan four in one ini tersebar di 29 provinsi. Sisanya, masih ada 5 provinsi lagi yang belum menerapkan inovasi ini, yakni Kalbar (Kalimantan Barat), Papua Barat, NTB (Nusa Tenggara Barat), NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Maluku.

“Ini akan saya dorong terus agar seluruh Dinas Dukcapil melakukan layanan terintegrasi tahun ini,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagari, Zudan Arif Fakhrulloh dalam pesan singkatnya, Senin (17/7/2017).

Selain itu, terdapat empat provinsi yang kabupaten/kota-nya sudah menerapkan layanan integrasi 100 persen, seperti Jateng, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Lampung. Juga ada empat provinsi yang layanan terintegrasinya sudah dilaksanakan di 80 persen kabupaten/kota, yakni Banten, Babel, DIY, dan Sulut.

Berikut rincian provinsi yang sudah menerapkan layanan terintegrasi dokumen kependudukan.

Beberapa provinsi antara lain, Jateng 35 daerah kabupaten/kota 100 persen. Provinsi Sulsel 12 daerah kabupaten/kota (50), Banten 6 daerah kabupaten/kota (80), Riau 3 daerah kabupaten/kota (25), Kaltim 7 daerah kabupaten/kota (70), DKI Jakarta 6 wilayah (100), Kepulaun Babel 6 daerah kabupaten/kota (85,71).

Provinsi Kalsel 7 daerah kabupaten/kota 54 persen, Bali 4 daerah kabupaten/kota (44), Kepulauan Riau 3 daerah kabupaten/kota (40), Kalteng 5 daerah kabupaten/kota (35), Jatim 17 daerah kabupaten/kota (44), Kaltara 3 daerah kabupaten/kota (60) dan Sumut 18 daerah kabupaten/kota (54,55).

Di samping itu, ada Provinsi Papua 1 daerah kabupaten/kota 3,44 persen, Jambi 2 daerah kabupaten/kota (18), Jabar 14 daerah kabupaten/kota (51,85), DIY 4 daerah kabupaten/kota (80), Bengkulu 7 daerah kabupaten/kota (70), Sumbar 10 daerah kabupaten/kota (52,63) dan Gorontalo 6 daerah kabupaten/kota (100).

Terakhir ada Provinsi Sumsel 4 daerah kabupaten/kota 20 persen. Lampung 15 daerah kabupaten/kota (100), Sulteng 4 daerah kabupaten/kota (31), Aceh 2 daerah Kabupaten/kota (8), Sultera 3 daerah kabupaten/kota (17), Sulbar 3 daerah kabupaten/kota (50) Maluku Utara 3 daerah kabupaten/kota (30), dan Sulut 12 daerah kabupaten/kota (80). (nwi)