Ada Kebohongan Public, Dibalik Gugat Warga Terhadap Bandara Juanda

Radarpolitik.com, Jakarta – Berkaitan dengan gugatan Muhammad Sholeh, S.H., Nomor 208/Pdt.G/2016/ Pn.Sby tanggal 3 Maret 2016, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim), Laksamana Muda TNI Darwanto,S.H.,M.AP selaku  Tergugat III menyampaikan tanggapan dalam acara press confrence bertempat di ruang VIP Laksamana Nala, Koarmatim Ujung, Surabaya. Sabtu, (09/4).

Pangarmatim selaku pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya menyampaikan bahwa, Bandara Juanda memiliki peringkat terbaik dari segi pelayanan dan pengamanan berdasarkan penghargaan Asean Airport of the year 2013, best performing Indonesian Airport of the year 2013 dan excellence service experience Award 2013 & 2014 dan CSI meningkat berdasarkan survey terakhir oleh Airport council internasional tingkat layanan di Bandara Juanda Surabaya meningkat dari skor 3,31 pada triwulan I/2014 menjadi skor 4,3 pada triwulan IV/2014. 

Dengan pengamanan dari TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Aviation Security (Avsec) atau pihak keamanan dari bandara, maka Pangarmatim beranggapan kurang etis bahwa gugatan ini tidak perlu diajukan ke Presiden RI Ir. H. Joko Widodo sebagai simbol negara yang sedang fokus memimpin Negara Indonesia, tetapi cukup diajukan ke internal TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E.,M.A.P., selaku pimpinan tertinggi TNI Angkatan Laut merupakan sosok yang bisa diajak bicara dan dikenal bijak.

Laksamana berbintang dua ini menegaskan, kondisi Bandara Juanda selama ini sudah aman, kondusif dan memberikan rasa nyaman kepada seluruh pengguna bandara. Tidak ada kejahatan yang dapat dikatakan menonjol. Apabila diadakan pos keamanan dari institusi di luar TNI Angkatan Lautjustru akan menambah biaya anggaran Negara, lebih-lebih dengan menambah jumlah personel petugas keamanan.

Dari pantauan keamanan selama ini, dibandingkan dengan bandara lain di Indonesia, khususnya di Jawa, Bandara Juanda memiliki petugas keamanannya berhasil mengungkap dan menangkap kejahatan yang terjadi di kawasan Bandara Juanda.

“Situasi yang sudah kondusif, aman, dan nyaman, mengapa harus diributkan oleh sekelompok orang. M. Sholeh menyampaikan adanya kepentingan umum yang dirugikan dengan adanya TNI AL di Bandara Juanda, kepentingan umum yang mana? Hal ini jelas ada pembohongan public dengan mendiskreditkan aparat TNI AL dan ada unsur kesengajaan mengadu domba hubungan TNI-Polri di Jawa Timur yang berjalan harmonis,” tegasnya.

Terkait jawaban terhadap gugatan Sdr. M.Soleh di media massa, Pangarmatim berpesan bahwa bandara Juanda merupakan sebagian terdapat kawasan militer yang sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan keamanan negara melalui kekuatan tempurnya yaitu Pesawat Udara (Pesud) TNI Angkatan Laut, melihathistorisnya berdirinya Lapangan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Juanda dibangun oleh TNI Angkatan Laut untuk mendukung tugas pokok penerbangan TNI Angkatan Laut dan merupakan bagian SSAT dan berdiri diatas tanah milik TNI Angkatan Laut yang tidak pernah dilalihkan statusnya kepada pihak manapun.

“Adanya SKB 3 menteri (Menhankam/Pangab, Menkeu dan Menhub) pada tahun 1981 dimaksudkan untuk mengalihkan pengelolaan penerbangan sipil yang semula dikelola oleh TNI Angkatan Laut, kemudian diserahkan managemen pengelolaannya kepada Dirjen perhubungan udara, kemudian kepada PT. Angkasa Pura I (persero). Namun fungsi utamanya tetap mendukung tugas pokok penerbangan militer, khususnya pesawat-pesawat TNI Angkatan Laut,” jelasnya.

Menurutnya, sebagian besar Airport di Indonesia menempati Pangkalan Udara milik TNI, seperti Bandara halim perdana kusuma milik TNI AU, Bandara Achmad Yani di semarang milik TNI AD, Bandara Adi Sumarmo, Bandara adi Sucipto, Bandara Abdur rahman saleh, Bandara Eltari  milik TNI AU. Semuanya adalah obyek vital nasional strategis milik TNI yang pengamanannya dilakukan TNI dan tidak ada Polri disana. Namun demikian, semua pengamanannya berjalan dengan baik dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna Bandara.

Inti dari pertemuan kali ini, Pangarmatim ingin mengajak masyarakat untuk melakukan hidup dan kehidupan sebagai bangsa Indonesia secara tertib, aman dan kondusif, serta jangan sampai persoalan ini menjadi sorotan yang kurang baik dari bangsa sendiri maupun negara lain terhadap manajemen dan pengelolaan bandara sehingga peningkatan daya saing sebagai bandara internasional sebagai tolak ukur adalah bandara tersebut memiliki pelayanan yang baik, aman dan lancar tanpa ada gangguan serta hambatan dari berbagai pihak.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama (Laksma) TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si., Asisten Operasi (Asops) Pangarmatim Kolonel Laut (P) Maman Firmansyah, Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Koarmatim Kolonel Laut (KH)Ismu Edy Aryanto, S.H.,M.Hum., dan Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Koarmatim Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman. (roy/rdp)