Ahok Dinilai Umbar Penafsiran Salah, Saksi Minta Terdakwa Dipenjarakan

Radarpolitik.com, Jakarta – Sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) mendesak terdakwa kasus dugaan penistaan agama gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang keempat yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menghadirkan empat saksi dari rencana semula enam. Hal itu karena saksi Nandi Naksabandi meninggal dunia dan Burhanuddin mengalami sakit. Empat saksi yang dihadirkan tersebut yakni Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin, Gus Joy Setiawan, Muchsin alias Habib Muchsin, dan Syamsu Hilal.

Habib Novel seusai memberikan kesaksiannya di persidangan menegaskan, pelaporan terhadap Ahok murni atas tanggung jawabnya sebagai umat Islam. ”Saya tidak mengerti politik dan saya bukan orang parpol. Ini murni untuk membela agama. Soal tafsir pun itu bukan kapasitas saya, tapi kapasitas ulama,” ujarnya.

Pelaporan terhadap Ahok yang diduga telah menistakan agama oleh dirinya didasarkan atas Fatwa MUI tanggal 9 Oktober 2016 lalu dan Fatwa MUI Pusat pada 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan para ulama. Maka itu, saat di persidangan yang keempat ini, dirinya mengajukan surat agar Ahok segera ditahan. Setelah dinilai melakukan penodaan agama, Ahok masih terus melakukan penistaan melalui katakatanya, seperti menyebut, demo 411 adalah demo barbar, serta adanya pembayaran Rp500.000 untuk peserta demo.

Menanggapi hal itu, Ketua Tim Pemenang Ahok-Djarot, Prasetyo Edi Mashudi enggan menanggapinya. Pras yakin keterangan Habib Novel tersebut belum bisa disimpulkan memberatkan maupun meringankan. Pasalnya, keterangan saksi masih belum lengkap. Hingga kini, Ahok masih belum mengakui dirinya menistakan agama sebagaimana yang dituduhkan GNPF-MUI selama ini. Bantahan tersebut kemudian dipertanyakan oleh saksi ketiga, Habib Muchsin bin Zaid Alattas.

Habib Muchsin bahkan menanyakan maksud Ahok untuk mempertanyakan lawan politiknya, sebab penyebutan lawan politik tidak dijabarkan secara detail. Dalam kesaksian, Habib Muchsin menyebutkan tidak selayaknya Surah Al- Maidah dibawa dalam pidato kunjungan pejabat. Untuk menafsirkan ayat tersebut hanya boleh dilakukan oleh ustad, kiai, ulama, guru agama, dan para habib yang memiliki dasar ilmu tafsir.

Sementara Ahok bukanlah orang yang memiliki ilmu tafsir dan nonmuslim. Saat sidang tengah berlangsung, kata Habib Muchsin, terdakwa Ahok sempat mengelak dan mengatakan Surah Al-Maidah itu digunakan untuk melawan politisi-politisi yang busuk. ”Saya katakan Anda bicara di pidato itu, Anda tak sebutkan tentang lawan politik yang busuk, tapi Anda sebutkan dibohongi pakai Surah Al- Maidah,” ujarnya.

Habib Muchsin juga mengungkapkan alasan dirinya bersama 39 ormas Islam melaporkan terdakwa Ahok karena telah menghina Alquran, itu pun berdasarkan Fatwa MUI. Adapun dia melapor itu sebagai pribadi umat Islam yang merasa marah karena agamanya dihina. ”Tidak ada unsur kebencian apa pun terhadap Ahok, karena secara pribadi, dirinya tidak memiliki masalah dengan Ahok. Masalahnya itu, Anda telah menista dan menodai agama,” tuturnya.

Setelah persidangan, Ahok mempertanyakan durasi pemutaran video yang selama ini dinilai menistakan agama. ”Semuanya satu jam tiga puluh menit, kenapa hanya 13 detik saja yang di putar,” keluhnya. Ahok juga mempertanyakan kredibilitas saksi-saksi. Dari kesaksiannya itu, terungkap bahwa beberapa saksi bermasalah, termasuk persoalan mengenai saksi yang meminta dirinya untuk di penjara. Kesepakatan itu sangat tidak berlandaskan. ”Yang jelas, kami akan mencari bukti,” tutupnya.

Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, sidang kali ini prosesnya berlangsung tertutup dan tidak disiarkan langsung oleh media. Kebijakan tersebut menimbulkan kekecewaan dari sejumlah pihak, terutama awak media. Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, sidang lanjutan kasus penistaan agama oleh Ahok terbilang cukup istimewa. Dirinya menyayangkan bahwa memasuki fase-fase krusial kasus ini, tak ada siaran langsung yang bisa dilihat oleh publik.

Padahal, semua orang ingin tahu secara terang benderang semua proses yang terjadi agar tidak ada kecurigaan terhadap penyelesaian kasus ini. Sebab, kalau tertutup seperti ini pasti muncul kecurigaan bahwa ada sesuatu yang sengaja ditutuptutupi. ”Muncul pertanyaan, ada apa dengan kasus Ahok ini,” jelasnya. (gus/rdp)