Amien Rais Sarankan Jokowi Untuk Hadapi MEA, Ketimbang Gaduh Urus Resuffle

Radarpolitik.com, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Partai PAN Amien Rais menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu melakukan reshuffle. Karena menurutnya yang perlu dilakukan Jokowi penguatan kepemimpinan. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan, masalah reshuffle atau perombakan kabinet jilid II adalah hak prerogatif presiden.

Menurut Amin Rais, kalau Jokowi sering melskukan eshuffle , seolah-olah pemeribtah tidak mempunyai legitimasi kepemimpinan. Apalagi untuk menyambut Masyarakat Ekonom Asean (MEA) 2016. “Kalau reshuffle sering terjadi, sementara kita tidak punya strong leadership yang kuat. Itu nanti hanya seperti angin lewat saja. Tidak sungguh-sungguh membawa perubahan,” kata Amien di Gedung DPR, Selasa (05/01).

Amin Rais mengatakan, Jokowi seharusnya membuka diri untuk menerima masukan untuk menghadapi MEA. Jokowi jangan ketergantungan informasi dari salah satu menterinya. “Pak Jokowi masih hampir 4 tahun akan menjadi konten negeri ini. Saya Harapkan membuka diri, jangan sampai ada seorang menteri yang terlalu kuat. Sehingga dia, sang menteri itu ‎yang yang lupa namanya, ya pertahanan, ya keamanan, ya politik, ya ekonomi, seperti ini, tanda bahwa Jokowi tidak strong leadership,” katanya.

Amien menilai, MEA merupakan tantangan yang berat untuk Indonesia. Karena nantinya setiap orang bisa masuk ke Indonesia dan melakukan investasi tanpa batas. ‎Amien bahkan menyindir, bila pekerja Indonesia tidak siap, akan kalah dengan pekerja asing. Selain itu, kehidupan bermoral juga akan menjadi longgar. Permasalahan inilah yang menurut Amien harus diwaspadai ketimbang reshuffle tadi.

“Saya minta ini, Jokowi dan pimpinan yang lain supaya meningkatkan kewaspadaan. Karena kita mungkin kalah modal, skil, etos kerja, segala macam dan ini benar-benar berat. Bukan saya pesimis, tapi lebih bagus kita waspada,” ungkapnya.

‎Untuk menghadapi MEA ini, Presiden Jokowi juga disarankan Amien untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat supaya mencari solusi terbaik. Masuknya PAN ke kabinet, sambung Amien, bukan solusi terbaik untuk menghadapi MEA. “Kalau hanya reshuffel itu tambal sulam, itu cuma mungkin bongkar Pasang, tidak menyebuhkan,” tambah tokoh Reformasi ini.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan, partainya menghormati Presiden Joko Widodo (Jokowi) kapan saja ingin mengganti pembantunya. “Saya berkali-kali menyampaikan kalau reshuffle itu hak prerogatif presiden. Silakan tanya kepada presiden, itu kan hak presiden, reshuffle atau tidak, kapan, itu terserah kepada presiden,” ujar Zulkifli di DPR, Selasa (05/01).

Ketua MPR juga mengatakan, PAN tidak dalam posisi apapun. Dia hanya mengaku sering berjumpa dengan elite partai baik dari Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun dia mengungkapkan, pertemuan tersebut tidak pernah membahas reshuffle. “Jatah menteri tentu itu tidak patut dibahas karena bukan hak kita, itu hak presiden,” ucap Zulkifli.

Menurutnya, wajar apabila ada salah satu pengurus PAN yang menyebut PAN mendapatkan dua kursi menteri. Pasalnya PAN memiliki ratusan kader yang latar belakangnya berbeda-beda. Zulkifli mengaku telah menegur pengurus DPP PAN tersebut.

“Kalau ada satu agak nyeleneh ya tentu nanti diingatkan. Oh jelas itu sudah diingatkan oleh partai pada 29 Desember 2015 lalu. Dudah ditegur dan diingatkan,” tandasnya. (drw/rdp)