Anggota DPR Cantik Ini Dukung Kemendikbud, Larang MOS

Venna Melinda

Radarpolitik.com, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Venna Melinda, mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang melarang kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS). Sebab, Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) harus bertujuan memberikan kesan baik, bukan mem-bully.

Menurut Venna, jika ingin menyelesaikan masalah yang dari dulu tidak pernah selesai di dalam kegiatan MOS, maka PLS harus bertujuan sebagai sarana mengenalkan lingkungan sekolah dengan cara yang baik kepada para siswa baru. “Sebagai penggantinya, Kemendikbud mengeluarkan regulasi Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 mengenai PLS,” ujar Venna dalam pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip HHalloapakabar.com, Selasa (12/7/2016).

Menurutnya, PLS juga harus mampu memberi kesan hangat sehingga memotivasi dan memberi semangat para siswa baru untuk memulai proses pembelajaran yang efektif di jenjang pendidikan yang baru.

Dengan demikian, kekerasan yang ada di sekolah juga akan semakin berkurang. “Kenapa saya yakin? Sebenarnya karena kali ini di dalam Peraturan Menteri tersebut diatur secara jelas apa yang memang boleh untuk dilakukan dalam proses PLS dan apa saja yang tidak boleh dilakukan serta sanksinya jika dilanggar,” ucap Venna.

Diharapkan, hal-hal tak bermanfaat dalam kegiatan MOS seperti menghitung nasi dan gula pasir, memberi hukuman yang tidak mendidik, memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan, serta aktivitas yang tidak relevan bagi calon siswa, tidak akan terjadi lagi.

“Selain itu, juga melarang pembuatan atribut seperti tas karung, tas belanja plastik, kaus kaki berwarna-warni, aksesori di kepala yang tidak wajar, alas kaki yang tidak wajar, papan nama yang rumit, dan atribut tidak relevan lainnya,” tutur Venna.

Menurut Venna, kebijakan tersebut merupakan langkah awal dari mulainya kesadaran pemerintah akan perlunya memperbaiki model pengenalan sekolah kepada siswa baru. “Kebijakan penghapusan MOS saya melihat ini sebagai langkah yang inovatif dan perlu didukung,” ujarnya.

Venna menjelaskan, perubahan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara mendasar agar pemerintah dapat memutus mata rantai kekerasan yang selama ini mewarnai kegiatan MOS. Hal ini berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yakni beberapa siswa meninggal akibat kekerasan oleh para seniornya saat mengikuti MOS.

“Contoh, pada 15 Juli 2009, seorang siswa baru SMA 16 Surabaya bernama Roy Aditya Perkasa (14) tewas setelah mengikuti MOS di sekolahnya. Roy sebelumnya sempat pingsan, namun nyawanya melayang saat hendak diantar ke Rumah Sakit Sutomo, Surabaya,” kata Puteri Indonesia 1994 ini.

Menurutnya, MOS sudah dianggap sebagai suatu pelegalan bagi pihak tertentu untuk melakukan kekerasan karena faktor senioritas, dendam sejarah, maupun kultur. Oleh karena itu, pelarangan MOS merupakan kebijakan yang tepat. “Saya sangat setuju penghapusan MOS,” pungkasnya. (roy/rdp)