Banyak Hal Teknis Harus Diperbaiki, TNI Hentikan Kerjasama Dengan Australia

Radarpolitik.com, Jakarta – TNI memutuskan untuk menghentikan sementara kerjasama militer dengan Australia. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto menjelaskan, penghentian sementara dilakukan karena beberapa hal teknis, termasuk pelecehan terhadap Pancasila. Australia sendiri sudah merespons dengan baik permintaan evaluasi kerja sama militer tersebut.

Meski demikian, Wuryanto tidak mengungkapkan dengan rinci alasan-alasan penghentian sementara kerja sama militer dengan Australia. Dia hanya menjelaskan evaluasi perlu dilakukan, karena dalam sebuah kerja sama seluruh pihak harus saling menguntungkan dan saling menghormati.

TNI belum memberikan keterangan rentang waktu penghentian sementara kerja sama militer dengan Australia. Adapun hubungan kerja sama militer Indonesia dengan Australia memang mengalami pasang surut. Namun menurut laman berita Reuterscom, Australia sempat berhenti melakukan latihan militer bersama dengan pasukan khusus TNI atau Kopassus, karena tersangkut masalah pelanggaran di Timor Timur pada 1999.

Kemudian Indonesia dan Australia memutuskan perlu menjajaki hubungan militer kembali, dengan fokus melawan terorisme setelah terjadi ledakan di dua klub malam, Bali pada 2002. Ledakan itu menewaskan 202 orang, dengan 88 di antaranya warga Australia. Wuryanto juga menegaskan, penghentian kerja sama itu hanya bersifat sementara karena ada ihwal teknis yang perlu diperbaiki. ”(Kerja sama) Ini dihentikan sementara. Hanya sementara, tidak dihentikan total kerja sama dengan Australia,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Wuryanto, penghentian sementara kerja sama militer dan pertahanan tersebut merupakan hal biasa terjadi pada kerja sama bilateral angkatan bersenjata Indonesia maupun Australia. ”Alasan penghentiannya hanya masalah teknis. Biasa kan kerja sama bilateral angkatan bersenjata pasti ada kurang ada lebihnya. Ini hanya ada ihwal yang perlu disempurnakan. Itu saja,” tegasnya.

Sayangnya, Kapuspen TNI itu tidak menjelaskan secara detail mengenai ihwal teknis yang akan diperbaiki dalam hubungan kerja sama militer Indonesia-Australia. Dia menegaskan, jika masalah- masalah teknis itu sudah selesai diperbaiki, kerja sama tersebut akan dijalin lagi.

”Karena ada ihwal teknis yang perlu diperbaiki, jadi kerja samanya dihentikan sementara, bukan dibekukan, bukan dibatalkan semuanya, tidak. Dihentikan sementara hingga ihwal teknis selesai dibicarakan,” tegas Wuryanto.

Dia mengatakan, hingga saat ini TNI terus menjalin komunikasi dengan militer Australia. Itu dilakukan agar ihwal teknis itu dapat segera diperbaiki dan sempurnakan sehingga kerja sama mereka bisa dilanjutkan kembali.

”Komunikasi dengan Australia terus dilakukan. Komunikasi selalu ada. Terakhir Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Australia melakukan komunikasi beberapa waktu lalu. Pasti ada komunikasi dengan Australia, dan hanya membicarakan masalah teknis,” jelas Wuryanto.

Mengenai dugaan bahwa penghentian kerja sama ini terkait ada pendiskreditan Pancasila yang dilakukan Australia, Wuryanto dengan tegas membantah itu. ”Bukan, bukan masalah pendiskreditan Pancasila. Ihwal teknis saja,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai, jika benar ada indikasi pelecehan Pancasila oleh negara asing, sudah selayaknya ada tindakan tegas dari Pemerintah Indonesia, termasuk TNI. Hanya, diperlukan kehati-hatian agar langkah-langkah yang diambil tidak merugikan hubungan dua negara dalam jangka panjang. ”Kita memang kadang harus bersikap tegas agar harga diri bangsa tak dilecehkan. Hanya, perlu kehati-hatian dalam menentukan kebijakan luar negeri,” ucapnya.

Perempuan yang akrab disapa Nuning ini mengungkapkan, saat ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik terkait pertarungan geopolitik maupun persaingan ekonomi. Konstelasi politik dunia pasca terpilih Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun tidak bisa dianggap remeh. Faktor-faktor tersebut perlu dikaji lebih matang sebelum memutuskan suatu kebijakan luar negeri termasuk kerja sama militer dua negara.

Pengamat militer lain, Al- Araf, mengatakan, pemutusan kerja sama bilateral pertahanan antarnegara perlu dilakukan pendalaman secara objektif. Jangan sampai terjadi kekeliruan terhadap isu-isu yang berkembang seperti penghinaan simbol negara. ”Perlu ada pendalaman investigasi terlebih dahulu oleh pemerintah tentang penghinaan terhadap Pancasila itu,” ungkap Al-Araf yang juga direktur Imparsial itu.

Namun, menurut dia, jika memang benar penghinaan itu terjadi dengan ukuran investigasi yang objektif, pemerintah perlu mengambil sikap tegas terkait pemutusan hubungan kerja sama pertahanan. ”Jangan sampai terjadi kekeliruan dalam menilai penghinaan terhadap Pancasila itu sehingga menimbulkan reaksi berlebihan. Karena itu, perlu pendalaman yang objektif sehingga pemerintah dapat memiliki alasan kuat untuk memutuskan kerja sama pertahanan tersebut,” ungkapnya.

Penghentian sementara kerja sama Indonesia dengan Australia tersebut bukan sekali ini saja terjadi. Saat dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun, Indonesia pernah menghentikan sementara tiga kerja samanya dengan Australia pada November 2013. Saat itu keputusan dibuat karena tidak ada kejelasan sikap dari Pemerintah Australia terkait dugaan aksi spionase atau penyadapan yang dilakukan intelijen negara itu terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia.

Kerja sama yang dihentikan sementara saat itu kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara dua negara, latihan militer bersama antara TNI dan angkatan bersenjata Australia baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, maupun yang sifatnya latihan gabungan, serta kerja sama dalam menangani masalah penyelundupan manusia. (roy/rdp)