Banyak Menteri Tidak Konsisten, Jokowi Disarankan Jangan Tunda Lagi Reshuffle Kabinet

Radarpolitik.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan untuk segera melakukan kocok ulang Kabinet Kerja. Kocok ulang perlu dilakukan agar tercipta suasana kondusif bagi situasi politik nasional.
Secara keseluruhan tidak baik kalau reshuffle tahap II ditunda terus.

Pengamat Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak melakukan pergantian kabinet. Apalagi dikaitkan dengan rekomendasi Pansus Pelindo II DPR RI, yang salah satunya meminta Menteri BUMN Rini Soemarno dicopot dari jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi.

Menurutnya, jika pergantian kabinet dilakukan secepatnya bisa menekan defisit keadilan sosial dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. “Reshuffle harus dilakukan segera, jangan dibiarkan terombang-ambing dengan ketidakpastian masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi meminta Jokowi menggunakan kewenangan besarnya dalam melakukan reshuffle kabinet jilid II. Reshuffle ini harusnya dilakukan secara menyeluruh terhadap para menteri yang kinerjanya dianggap tidak sejalan dengan Jokowi.

“Cara menilai kinerja menteri itu apakah sudah sesuai atau belum dengan Nawacita dan Trisakti yang dicanangkan Jokowi. Siapa menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai Nawacita dan Triksakti, karena sibuk sendiri atau jadi antek-antek kepentingan asing, maka dia harus diganti,” ujar Adhie.

Menurutnya, waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle kabinet jilid II pada awal tahun 2016 ini. Alasannya, dengan komposisi kabinet yang baru nanti, masyarakat mimiliki harapan baru di tahun 2016 selanjurnya. Waktu paling pas Januari ini,” ucapnya.

Sedangkan Ketua Presidium Pergerakan Aktivis untuk Reformasi dan Demokrasi (Prodem), Andrianto menyarankan ada titik kompromi antara eksekutif dan legislatif agar kondisi politik nasional lebih kondusif.

“Titik kompromi itu dengan menjalankan rekomendasi Pansus Pelindo II. Itu kan jelas, DPR menyatakan tak bisa kerja sama dengan salah satu menteri dari kabinet kerja. Sinyalnya terlihat dari penolakan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan terakhir ada rekomendasi Pansus Pelindo II. Harus ada titik kompromi, agar Presiden tak berhadapan dengan DPR,” ujarnya.

Menurutnya, Jokowi ada baiknya meniru pemerintahan terdahulu kala Kasus Bank Century diselidiki DPR. “Kala itu kan ada menteri yang diganti untuk meredakan suasana. Nah, ini ada baiknya direspons-lah rekomendasi dari Pansus Pelindo II itu,” tuturnya.

Senada dengan itu, Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ‎Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) berpandangan, memasuki tahun 2016 reshuffle jilid II sudah sangat mendesak dilakukan.

Menurut Pangi, setidaknya ada sembilan menteri yang layak di-reshuffle. Pertama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly karena yang bersangkutan telah mengintervensi PPP dan Partai Golkar hingga terbelah.

Kedua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution bertukar posisi dengan Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. “Kalau memang kabinet ini adalah kabinet prorakyat, maka mesti diberikan kepada menteri yang tidak neolib. Rizal Ramli cocok di Menko Perekonomian untuk mengubah semangat rezim neolib ke rezim kerakyatan,” jelasnya.

Kemudian, Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Soemarno yang hobi melakukan pinjaman dan BUMN tidak mengalami kemajuan. “Keempat Menteri ESDM Sudirman Said dengan indikator suka membuat suasana gaduh dan kisruh serta perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI),” ungkapnya.

Kelima Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman patut dipertimbangkan untuk diganti, karena Indonesia tetap gagal swasembada pangan bahkan masih impor pangan. “Keenam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PP dan PA) Yohanna Yambise karena, tingkat kekerasan dan kejahatan seksual masih tinggi terhadap anak dan hampir tidak punya gebrakan positif,” tuturnya.

Ketujuh Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan dilihat dari tidak adanya pembenahan sistem transportasi. Kedelapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang lamban menangani persoalan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. “Problem pengelolahan lingkungan kita termasuk buruk di Asia Tenggara,” ucapnya.

Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani karena, tidak fokus dan apa yang ingin dikerjakan oleh Menko ini.
Pasalnya, capaian Puan Maharani yang diketahui publik hanya mengurus soal jamu, banyak persoalan penting yang belum terurus dan terselesaikan di negeri ini. “Bukan berarti persoalan jamu tidak penting. Namun kinerja Puan hampir tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan,” tandasnya. (drw/rdp)