Bareskrim Berharap Punya Kewenangan Penyadapan seperti KPK

Radarpolitik.com, Jakarta – Kepolisian mengeluhkan mekanisme permintaan izin ke pengadilan untuk melakukan penyadapan. Hal itu dianggap menghambat pemberantasan korupsi. Keluhan itu disampaikan Kasubdit I Dittipikor Bareskrim Polri Kombes Adi Deriyan saat memaparkan materi dalam seminar dan lokakarya yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (3/5).

Adi mengatakan, kepolisian memang memiliki kewenangan yang berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani perkara korupsi. “KPK memiliki kewenangan penyadapan sejak tahap penyelidikan, sedangkan kami baru diperkenankan melakukan penyadapan saat tahap penyidikan. Makanya KPK banyak melakukan operasi tangkap tangan,” ujar Adi, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Pada tahun 2015, total kasus korupsi yang masuk melalui Bareskrim Polri berjumlah 1198 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 754 kasus sudah masuk ke tahap penyidikan. Sebanyak 407 kasus diantaranya sudah berstatus P-21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa.

Adi berharap, kepolisian bisa diberikan kewenangan penyadapan sejak tahap penyelidikan. Menurut dia, dengan begitu, kinerja kepolisian dalam memberantas korupsi bisa optimal. “Kami tahu, kewenangan itu memang sulit untuk kami dapatkan, karena harus ada payung hukumnya terlebih dahulu. Semoga saja dengan pernyataan ini masyarakat sipil mau menyuarakannya juga,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti ICW Febri Hendri mengatakan, kepolisian belum terlalu membutuhkan wewenang tersebut. Menurut dia, saat ini cukup KPK dulu yang diberi wewenang itu. “Kalau ditanya mendukung apa tidak, saya mendukung kepolisian diberikan wewenang tersebut, tetapi itu belum mendesak bagi mereka,” kata Febri.

“Yang mendesak bagi kepolisian adalah membuat sistem informasi terintegrasi untuk seluruh kasus korupsi yang mereka tangani. Supaya dari bawah sampai pusat bisa terpantau semuanya dan kasus tidak mangkrak,” ujar Febri.

Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Anang Iskandar sebelumnya sudah menyuarakan agar kewenangan Polri dalam penyidikan sama dengan KPK. Namun, Anang merasa tak memiliki kekuatan untuk mendorong hal tersebut ke arah sana. Sebab, hal itu hanya dapat ditempuh dengan perubahan undang-undang yang merupakan proses politik.

“Penegakan hukum masalah korupsi antara polisi, jaksa, hakim, dan KPK ya harus bersama-sama. Kewenangan polisi sama (dengan KPK) juga enggak masalah,” ujar Anang.

Namun, Anang merasa tak memiliki kekuatan untuk mendorong hal tersebut ke arah sana. Sebab, hal itu hanya dapat ditempuh dengan perubahan undang-undang yang merupakan proses politik. “Itu proses politik soalnya. Didorong-dorong enggak maju. Ditarik-tarik enggak mundur. Ya artinya di luar wilayah kami,” ujar Anang.

Meski demikian, Anang memastikan, jajaran Bareskrim Polri tetap tidak kendur dalam penegakan hukum, meski dengan wewenang tidak seleluasa penyidik KPK. Anang memiliki cara agar kerja penyidiknya tetap efektif. “Sejak saya jadi Kabareskrim, saya bersinergi dengan KPK karena sebenarnya kami sesama penegak hukum, tugasnyapodo wae, sama,” jelasnya.

Penyidiknya selalu berkoordinasi dan saling bertukar informasi dengan penyidik KPK dalam pengusutan sebuah perkara korupsi. Contohnya, saat beberapa waktu lalu Anang mendatangi KPK.

Saat itu, dia memaparkan perkara dugaan korupsi di tubuh PT Pelindo II, di depan pimpinan KPK. “Itu dalam rangka joint investigation. KPK bisa usut yang mana, polisi yang mana,” ungkapnya. (drw/rdp)