Bikin Gaduh, Ditengah Isu Reshuffle Menteri Yuddy Bermanuver

Radarpolitik.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, kemarin menggelar konferensi pers soal evaluasi kementerian/lembaga. Konferensi tersebut dengan terang menyebut sejumlah kementerian yang punya nilai kurang dan bagus. Langkah Menteri Yuddy pun menuai kontroversi dan krotik dari berbagai kalangan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut tindakan Yuddy kurang elok. Zulkifli menilai, penilaian macam itu harusnya menjadi konsumsi internal.

“Kalau dipublikasikan itu membuat kegaduhan baru,” kata Zulkifli di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (05/01). Demikian, seperti dikutip Halloapakabar.com.

Meski didasarkan undang-undang dan instruksi Presiden, kata dia, evaluasi sebaiknya disampaikan langsung kepada menteri yang bersangkutan atau dalam sidang kabinet. Terlebih, jika menteri yang dievaluasi sama-sama berasal dari partai politik. “Tentu tidak diekspose. Menilai menteri, memang perlu. Apalagi presiden dianggap perlu mengetahui kinerja pembantunya,” tegas Ketua Umum PAN ini.

Langkah Yuddy itu dinilai sedang bermanuver buat menyelamatkan dirinya. Hal itu dikatakan Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti yang menilai Yuddy bermanuver agar lolos dari bidikan reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo. “Pengumuman penilaian itu dekat sekali dengan isu reshuffle, bahkan ada kesan memojokkan menteri yang mendapat penilaian buruk,” ujar Ikrar.

Ikrar mengatakan memang ada kinerja beberapa menteri yang kurang maksimal dalam kerja mereka. Akan tetapi, dia meragukan metodologi yang digunakan. Bahkan Pengamat politik Ahmad Taufan Damanik mempertanyakan parameter dan kriteria penilaian yang dilakukan Menteri Yuddy.

Taufan juga memepertanyakan apakah evaluasi menteri asal kader parpol itu atas perintah Presiden Joko Widodo. “Ini justru membuat kegaduhan baru. Pertama saya mempertanyakan apakah ini memang ada perintah dari Presiden? Kalau memang ada, apakah ini juga sudah diumumkan di rapat kabinet. Lalu bagaimana kriteria dan parameternya,” tanya Taufan.

Dia menjelaskan, evaluasi atau penilaian tersebut bisa diterima bila kementerian terkait mengetahui perihal kriteria dan parameter penilaian. “Semua kementerian pasti menerima bila penilaian itu parameter dan kriterianya jelas. Kalau ini kan agak mengejutkan. Tiba-tiba hasil dari penilaiannya sudah muncul,” tegas dosen Universitas Sumatera itu.

Lebih aneh lagi, kata dia, justru kementerian yang dipimpin Yuddy mendapat nilai tinggi. Padahal, selama ini publik menilai kementerian tersebut mendapat penilaian buruk. “Ini kok bisa kementerian sendiri dapat nilai tinggi. Menurut kita kementerian ini sangat bermasalah,” kata Taufan.

Seperti diketahui, kemarin Menteri Yuddy menggelar konferensi pers tentang evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.

Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, Kemenpan-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi.

Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).

Kemenpan-RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (ded/rdp)