Bongkar Muat Terhenti, Ratusan Buruh Blokir Pelabuhan Tanjung Priok

Radarpolitik.com, Jakarta – Ratusan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja yang merayakan Hari Buruh di Jakarta Utara melakukan aksi blokade pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Aksi itu membuat operasional bongkar muat terhenti.
 
Pantauan di lokasi aksi, buruh mulai memenuhi pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok sejak pagi hari.  Mereka meminta Pemerintah menghapus sistem kerja outsourching. Selan menghentikan operasional bongkar muat, aksi blokade ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang menuju ke pelabuhan.

Setelah melakukan blokade para buruh lamgsung bergerak menuju Stadion Gelora Bung Karno dan Istana Negara. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam peringatan hari buruh tahun ini isu yang akan diangkat dalam may day adalah, pertama mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 di mana buruh menolak upah murah dan menaikkan upah minimal 2017 sebesar Rp650 ribu.
 
Kedua, stop kriminalisasi buruh dan stop PHK. Ketiga, menolak reklamasi Teluk Jakarta, menolak penggusuran, menolak RUU Tax Amnesty. Serta keempat, mendeklarasikan ormas buruh sebagai alat perjuangan politik kaum buruh ke depan.

Sementara itu, Puluhan buruh yang bersatu dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) telah berkumpul di depan gerbang DPR memperingati Hari Buruh (May Day). Dua perwakilan SPN saat ini menanti anggota dewan menerima aksi mereka. 

Sekretaris SPN Kusmen mengatakan, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf berjanji akan menerima aksi mereka hari ini. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama SPN, Rabu (27/4). “Pak Dede bilang dia yang akan menemui sebagai risiko Ketua Komisi IX DPR,” ujar Kusmen di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (1/5). 

Kusmen menuturkan, dia berkomunikasi dengan Dede Yusuf pukul 07.00 WIB tadi memastikan diterimanya SPN oleh anggota dewan. Dalam pesan singkat, Legislator Partai Demokrat itu mengkonfirmasi kehadirannya bersama satu hingga dua rekannya. 

Berdasarkan pantauan, Kusmen dan Sekretaris Jenderal SPN Ramidi masih berada di pos jaga depan DPR. Mereka belum dapat masuk ke gedung DPR karena belum diterimanya informasi awal penerimaan buruh ke pengamanan dalam (Pamdal) dan sekretariat DPR. 

Saat ini, DPR masuk masa reses. Berdasarkan informasi yang diterima tidak ada pimpinan DPR piket hari ini. Sebanyak 12 tuntutan akan disampaikan kepada Dede, seperti mencabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, membubarkan BPJS, menghapus upah padat karya, menolak tenaga kerja asing berkedok investasi, dan menghentikan kriminalisasi aktivis buruh. 

Mereka juga menuntut penolakan Pengampunan Pajak, mencabut peraturan obyek vital nasional, merativikasi konvensi ILO No. 183 tentang Cuti Melahirkan 14 minggu, menghapus outsourcing, merevisi UU No.2 Tahun2004 tentang PPHI, menurunkan harga sembako, dan menegakkan supremasihukum ketenagakerjaan. (roy/rdp)