Irsan Noor Dipecat, Haris Sudarno Jadi Nahkoda PKPI

Radarpolitik.com, Jakarta – Israan Noor dilengserkan dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia melalui rapat pleno tanggal 25 Juli 2016 lalu. Keputusan tersebut diambil berdasarkan mosi tidak percaya dari 27 DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) PKP Indonesia terhadap Israan Noor. 

Ketua Infokom DPN PKP Indonesia, Muthiah Alhasany mengatakan, dengan pemecatan Irsan Noor, DPN PKP Indonesia menunjuk Mayjend Purn. Haris Sudarno sebagai Pjs Ketua Umum dan hal itu sesuai ART Pasal 23 dan Pasal 25, setelah mendengarkan Rekomendasi Dewan Pembina dan Kehormatan (Wabinhor).

“Mosi tidak percaya dari 27 DPP PKP Indonesia diterima pada tanggal 13 Juni yang lalu, dalam Rapat Harian semuanya menyikapi mosi tersebut. Atas mosi itu DPN PKP Indonesia langsung melakukan penelitian dan pengkajian. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan sikap dari beberapa komponen partai,” ungkap Muthia kepada Wartawan di Jakarta, seperti dikutip Halloapakabar.com, Sabtu (30/7/2016).

Menurutnya, sesepuh dan pendiri PKP Indonesia juga mendesak agar mosi tidak percaya dari DPP-DPP kepada Israan Noor segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi guna menyelamatkan partai. Bahkan berbagai Korwil (Koordinator Wilayah) DPN PKP Indonesia meminta Israan Noor mengundurkan diri sebagai Ketua Umum.

“Selain mereka, Kader Perempuan PKP Indonesia juga senafas dengan Mosi Tidak Percaya 27 DPP, meminta agar secara ksatria segera mundur dari jabatan Ketua Umum, sebagai langkah yang bijaksana dan terhormat. Hal yang sama juga di lakukan Generasi Muda (GM) PKP Indonesia yang meminta agar Israan Noor dinonaktifkan dari jabatan Ketua Umum PKP Indonesia dan segera dilakukan mekanisme pergantian Ketua Umum sesuai AD/ART partai,” bebernya.

Muthia mengatakan, mosi Tidak Percaya dilayangkan karena Israan Noor telah melakukan perbuatan yang melanggar AD/ART PKP Indonesia. Bahkan Israan Noor menyalahgunakan wewenang dengan membekukan pengurus di tiga provinsi yaitu Sulsel, Sumut dan Papua Barat, serta 4 pengurus pusat yaitu Sekjen Semuel Samson, Waketum Jimmy Jambak, dan Wasekjen Ali Husni dan Abraham Ophier.

“Pemecatan pengurus tersebut tanpa mekanisme partai sebagaimana yang diatur dalam AD/ART. Tindakan tersebut oleh jajaran partai dianggap telah membahayakan partai karena merupakan tindakan kesewenangan dan ketidakadilan serta memecah belah partai,” tandasnya

Maka pada tanggal 25 Juli 2016, DPN PKP Indonesia menggelar Rapat Pleno, dengan mengundang Pimpinan provinsi SE Indonesia di Sekretariatnya  Diponegoro 63, Jakarta, dan memutuskan memberhentikan Isran Noor serta mengangkat Mayjen TNI (Purn) Haris Sudarno sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum.

“Keputusan tersebut langsung didaftarkan ke Kemenkumham pada tanggal 26 Juli 2016 oleh pengurus DPN dan para pimpinan provinsi untuk mendapat pengesahan,” ujarnya.

Menanggapi gejolak yang terjadi diinternal partainya, Isran Noor didepan Ketua Dewan Penasehat Try Sutrisno dan beberapa kadernya pada tanggal 30 Juli 2016 siang tadi menyatakan mengundurkan diri. (drw/rdp)