Jokowi Harus Waspada Terhadap Oknum Komunis di Indonesia

Radarpolitik.com, Jakarta – Sejak awal Kemerdekaan, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah melakukan serangkaian pembantaian di banyak wilayah di Indonesia. Mereka tidak segan membunuh untuk merebut kekuasaan. Bukti-bukti otentik kekejaman PKI sudah tidak terbantahkan. Berbagai kalangan pun menolak bangkitnya kembali komunis di Indonesia.

Politisi PKS asal Jawa Timur Ir. H. Budiyanto, M. Eng mengatakan, Presiden Joko Widodo harus berupaya  mengantipasi ancaman bangkitnya komunisme di Indonesia. Apalagi sejarah telah mencatat bagaimana kejamnya komunis yang membantai rakyat Indonesia. Maka dengan adanya Isu Harlah PKI yang akan diselenggarakan 9 Mei mendatang harus cepat diantisipasi.

“Untuk itu, Jokowi jangan membiarkan menteri-nya berbeda pendapat. Apalagi mengangkat hal-hal yang sangat strategis dan sensitive. Karena Pancasila telah tegas mensikapi hal ini. Pemerintah jangan kalah, hanya dengan alasan HAM saja tidak cukup. Pemerintah harus adil dan beradab. Karena paham PKI sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila,” kata Alumni Lemhannas PPSA Ke 18 tahun 2012 ini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/5), seperti dikutip Halloapakabar.com.

Budi mencatat, bahwa Komunisme telah membantai120 juta manusia di 75 negara, sepanjang 1917-1991, Di Indonesia juga terjadi pembantaian terhadap Rakyat bahkan para ulama dan para jendral. Hanya saja Rakyat bersama TNI cukup solid untuk melawan gerakan komunis sehingga mereka berhasil diberantas.

“Soal ada korban rakyat yang non komunis juga tidak sedikit yang Jadi korban. Kalo pemerintah sekarang mau simpati kepada PKI sama saja simpati terhadap pemberontak dan pembantai Rakyat. Hal ini akan membuka luka sejarah bangsa. Bagkan cenderung akan membuka konflik baru yang sudah sekian lama telah dinetralisir,” ungkapnya.

Menurut Budi, jika konflik soal PKI terjadi. Maka pemerintah seperti berjalan mundur dan pembangunan yang sudah sekian lama dihasilkannya akan rusak berantakan. Sebab akan selalu ada ancaman bagi bangsa Indonesia dari PKI. Oleh karena itu, Budi meminta pemerintahan Jokowi bisa menentukan kebijakan. Agar tidak mentolerir bangkitnya komunisme di Indonesia.

Budi mengatakan, bukan hanya sejarah dan silaturahim yang wajib dipertimbangkan dalam menyikapi isu PKI tapi juga persatuan, integritas dan harga diri bangsa. Indonesia juga tidak ingin berulangnya kembali korban dari keganasan komunis dalam membantai rakyat Indonesia yang tidak berdosa.

Budi juga menegaskan, bahwa komunisme harus diwaspadai karena belakangan ini ramai dibicarakan akan bangkitnya komunisme atau PKI di Indonesia. Ini bisa dibuktikan dengan banyak atribut PKI yang berkeliaran di media sosial maupun digunakan anak – anak muda yang ingin tampil beda.

“Komunisme adalah Paham yang dilarang Di Negara ini, Siapapun yg menyebarkan ataupun membesarkan pengaruh Paham terlarang di negara ini harus ditindak tegas. Oleh karena itu kewaspadaan harus tetap ada untuk ditumbuhkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap menjaga keutuhan Pancasila juga bukan hanya dari PKI, tapi juga terhadap organisasi – organisasi yang ingin mengganti dan merongrong Pancasila,” tandasnya. (roy/rdp)