Kinerja Rendah dan Tidak Memuaskan, Wajar Jika Kejagung Tempati Posisi Buncit

Radarpolitik.com, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) melansir kinerja kementerian/lembaga negara. Salah satu yang diaudit adalah lembaga yang terkait dengan sistem peradilan di mana posisi Kejaksaan Agung hanya di peringkat ke-86 dengan skor 50,02 dengan predikat CC, dari sekian puluh lembaga negara.

Pengamat politik dan birokrasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar menanggapi hal itu mengatakan bahwa penilaian tersebut adalah sesuatu yang wajar tentang kinerja lembaga pemerintah dalam halnya pelayanan publik. “Ini kan sesuatu yang sangat wajar dan menjadi bagian penilaian untuk publik,” ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (05/01).

Mengenai posisi paling buncit dari kejaksaan, Shohibul menilai paramater sederhananya bahwa di Sumut saja kejaksaan dan Kepolisian memiliki tunggakan perkara paling banyak. “Ini sangat masuk akal, artinya data tersebut saling mengkonfirmasi,” jelasnya.

Data website Kemen PAN RB, yang diterbitkan Senin (4/1/2016) memaparkan, lembaga peradilan paling transparan adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat ini mengantongi nilai 73,73 dengan predikat BB. Disusul dengan Kementerian Hukum dan HAM diperingkat 31 dengan nilai 58,32 dengan predikat B.

Kepolisian sebagai pintu pembuka sistem peradilan menduduki posisi ke-36 dengan nilai 68,04 dengan predikat B. Adapun Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak dari sistem peradilan menempati urutan ke-51 dengan nilai 64,04 dengan nilai B. Sedangkan pengawas dunia peradilan yaitu Komisi Yudisial (KY) menduduki peringkat ke-63 dengan nilai 60,07 dengan nilai B.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi, Yuddi Chrisnandi menolak kalau evaluasi ini terkait dengan upaya mencari celah reshufle kabinet. “Jadi, seolah akuntabilitas ini ada kaitan dengan reshuffle. Kami tidak punya pretensi apa pun antara tugas kami dengan isu reshuffle, kami dasarnya undang-undang dan instruksi presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah,” kata Yuddy.

Seperti diketahui, kemarin Menteri Yuddy menggelar konferensi pers tentang evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.

Evaluasi juga melibatkan BPKP, KPK, dan BPS. Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, Kemenpan-RB juga menilai 34 pemerintah provinsi.

Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima K/L terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).

Kemenpan-RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (ded/rdp)