Oposisi Makin Lumpuh, KMP di DPR Harus Maksimalkan Pengawasan

Radarpolitik.com, Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kini semakin mendapat dukungan parlemen. Hal ini terjadi setelah Partai Golkar (PG), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang semula oposisi berbalik arah mendukung pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menyatakan, fungsi pengawasan yang dimiliki DPR harus tetap berjalan. “Oposisi sudah lumpuh, cuma tinggal Partai Gerindra dan Partai Demokrat saja mungkin. Meski begitu, seluruh fraksi di DPR harus tetap jalankan fungsi pengawasan,” kata Boni, seperti dikutip Halloapakabar.com, kamis (19/5).

Menurutnya, pemerintah membutuhkan saran dan kritikan dari parlemen. Dengan begitu, lanjutnya, sistem presidensial senantiasa berimbang.

Pada bagian lain, dia mengatakan, dukungan PG terhadap pemerintah merupakan hal menarik. “Saya kira sangat menarik dukungan Golkar, bersamaan dengan akan diumumkannya reshuffle (perombakan kabinet),” katanya.

Dia menuturkan, tidak mudah bagi Presiden untuk menentukan jatah PG di kabinet. “Diberi atau tidak, kalau diberi kursi menteri yang mana,” tuturnya.

Dia menambahkan, Presiden sebaiknya tidak perlu memasukkan PG. “Koalisi parpol pengusung pemerintah sejak awal tanpa Golkar jauh lebih baik. Karena koalisi yang sudah terbangun sifatnya ideologis. Kalau Golkar masuk, maka akan merusak citra,” ucapnya.

Meski begitu, menurutnya, partai politik (parpol) pengusung Jokowi-JK tidak keberatan apabila memang PG diakomodir dalam Kabinet Kerja.

“Jatah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan parpol pengusung lain kemungkinan tidak akan berkurang,” ujarnya. (rbn/rdp)