Rakyat Menentukan, Dibalik Pro – Kontra Wacana Pembubaran DPD RI

Radarpolitik.com, Jakarta – Anggota DPD RI dari Bali I Gede Pasek Suardika menegaskan jika wacana pembubaran DPD RI itu harus dikembalikan kepada rakyat, sebab lembaga itu dipilih oleh rakyat. Lembaga mana yang mau dipertahankan dan mana lembaga yang harus dibubarkan, harus dikembalikan kepada rakyat, karena lahirnya DPD RI ini dari rakyat dan untuk memperkuat NKRI.

Bahkan kalau DPD bubar, maka MPR juga bubar, sehingga tak ada lagi trikameral (DPR, DPD dan MPR, red) kata Anggota DPD RI dari Bali I Gede Pasek Suardika dalam dialog kenegaraan ‘Revitalisasi DPD RI’ bersama mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar dan pakar hukum tata negara Refli Harun di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (2/3).

“Soal anggaran besar yang digunakan DPD itu terkait proses politik yang menghendaki demokrasi Indonesia ini dengan dua kamar (bikameral-DPR dan DPD RI). Dan, kalau dianggap anggaran besar tapi kinerjanya tidak signifikan, maka seharusnya DPD RI diberi kewenangan yang juga signifikan,” tegas Pasek.

Menurut Pasek, sistem ketatanegaraan saat ini sebagai pilihan di mana anggota DPD RI langsung dipilih oleh rakyat, dan itu dengan suara yang cukup besar dibanding anggota DPR RI. Di mana mengatur sistem kenegaraan itu tidak dengan coba-coba, maka pilihannya adalah semua lembaga negara berkewajiban diperkuat, agar demokrasi lebih sehat. “Saya merasa saat ini lebih banyak rakyat di daerah yang mendatangi DPD RI, dibanding ketika saya menjadi anggota DPR RI,” ujar mantan politisi Demokrat itu.

Secara politik pun kata Pasek, Jokowi diselamatkan DPD RI ketika terjadi gonjang-ganjing politik KMP dan KIH di DPR RI. Demikian juga menteri-menteri hadir ke DPD RI untuk rapat bersama. Karena itu, jika menghendaki DPD RI diperkuat, maka harus diberi kewenangan yang juga kuat. Hanya saja naluri kekuasaan DPR RI terus muncul, sehingga upaya itu selalu gagal. Namun sesuai keputusan Pasal 22 D dan putusan MK, DPD RI harus menunjukkan kinerjanya untuk rakyat. 

Sementara itu, Pakar hukum tata negara Refli Harun menilai penguatan kinerja DPD bisa melalui kelembagaan (institusional) dan individual perorangan) anggotanya. Masing-masing anggota dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Secara individual DPD harus meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan performancenya secara individu. Seperti dilakukan Fahira Idris. Sebab, bagaimana pun sulit jika harus dibandingkan dengan DPR RI. “DPR RI bagaimana pun dalam pembahasan APBN, rakyat tetap menunggu putusan DPR RI. Bukan DPD RI. Meski banyak korupsi, putusan DPR RI tetap ditunggu,” tegas Refli.

Dengan demikian, peran DPD RI lebih kepada individual. Yaitu, harus mampu merespon berbagai peristiwa yang ada khususnya di daerah seperti kasus freeport, pertambangan, dan lain-lain terkait kekayaan alam di daerah, sehingga bisa menjadi news maker (pembuat berita). ‘Jangan menjadi anggota DPD RI yang justru menikmati kewenangan yang ada, atau DPD RI dijadikan tempat istirahat karena sudah capek di DPR RI,” jelas Refli.

Setidaknya dengan kewenangan yang ada saat ini menurut Refli, DPD RI membuat kaukus untuk merespon kasus-kasus tertentu, utamanya yang terjadi di daerah. Misalnya soal LGBT, lingkungan, pertambangan, ekonomi, pendidikan, anti korupsi dan sebagainya. “Kaukus ini akan menjadi jembatan aspirasi untuk ditindaklanjuti kepada kelompok yang berpengaruh dalam mengambil keputusan,” tandasnya.

Sedangkan Mantan Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar melihat revitalisasi DPD RI itu bisa dilihat dari dua perspektif; yaitu penguatan peran DPD RI melalui kewenangan yang dimiliki, meski proses menjadi anggota DPD RI itu lebih berat dibanding menjadi anggota DPR RI. Karena lebih berat, seharusnya kewenangannya diperkuat.

Tapi, faktanya berbading terbalik dengan legitimasi rakyat. Tapi, membandingkan kinerja DPD RI dengan DPR RI itu tidak proporsional. “Jadi, seharusnya peran DPD RI diperkuat, karena proses menjadi anggota DPD RI lebih sulit dan lebih legitimate dibanding DPR RI,” ungkapnya.

Penguatan DPD RI dalam konteks peningkatan kinerja DPD RI melalui amandemen UUD NRI 1945, dan itu bisa dilakukan melalui konvensi atau judicial review ke MK. Tapi, amandemen tidak mudah, kecuali ada kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara, atau kejadian luar biasa seperti reformasi Mei 1998. “Di mana memang diperlukan reformasi konstitusi, dan DPD harus mampu meyakinkan 1/3 anggota MPR RI” ungkapnya.

Penguatan melalui konstitusional review, itu bisa optimal atau tidak? Di mana putusan MK sudah baik dan luar biasa. Hanya saja oleh DPR RI putusan MK itu tidak dijalankan, dan kalah dengan putusan koalisi parpol. “Bahwa putusan MK itu hukum, dan tak ada yang bisa menolak keputusan MK tersebut. Namun, MK tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kewenangannya. Jadi, revitalisasi itu sebaiknya untuk meningkatkan kinerja DPD RI, apakah sudah dirasakan oleh rakyat atau tidak?” tanya Janedjri.

Selain itu harus didukung supporting system yang kuat, karena yang menjadi tugas DPD RI terkait dengan masalah daerah cukup banyak. Misalnya perimbangan keuangan pusat dan daerah, otonomi daerah, dana desa, dan lain-lain. “Itu, penting. Disamping anggaran DPD RI cukup besar sekitar Rp 1 triliun lebih per tahun, dibanding MK yang hanya Rp 250 miliar,” pungkasnya. (roy/rdp)