Ribuan Buruh Tagih Janji Trilayak Presiden Jokowi

Radarpolitik.com, Bandung – Sekitar puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) Jawa Barat, akan melakukan aksi memperingati Hari Buruh menyampaikan tuntutan kepada Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara.

Sebanyak dua bus diberangkatkan dari markas FSP LEM SPSI, Jalan Lodaya 40 Bandung. Massa buruh membawa berbagai alat aksi, seperti spanduk, baliho, dan papan bertuliskan tuntutan. “Kami akan bergabung dengan buruh lain yang sudah siap di tiap kabupaten/kota untuk menuju Istana. Bahkan ada yang sudah di sana untuk menagih janji Presiden Jokowi,” kata koordinator aksi Arief Minardi, di kantor FSP LEM SPSI Jabar, jalan Lodaya Bandung, Minggu (1/5).

Buruh dari FSP LEM SPSI mengajukan beberapa tuntutan dan menagih janji Presiden Jokowi agar segera dijalankan. Arief memandang janji Jokowi untuk buruh hanya berjalan di awal-awal pemerintahan saja.

“Presiden Jokowi dulu dalam janji politiknya menyampaikan tekad untuk menyejahterakan buruh di bidang ketenagakerjaan yakni kerja Layak, upah layak dan hidup layak,” ujar Arief

Arief menambahkan, usai menyuarakan aksi di depan Istana Negara, pihaknya juga akan mendatangi dinas-dinas terkait, seperti Kementerian Kesehatan, BPJS, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.

Dalam keterangan pers yang diterima, mereka menuntut berbagai janji Jokowi diantaranya:

1. Realisasikan Tri Layak Pekerja. Kerja Layak, Upah Layak, dan Hidup Layak

2. Boikot BPJS Kesehatan

3. Tolak Kenaikan Iuran BPJS

4. Tolak UU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)

5. Jangan Jadikan Buruh Sapi Perahan Melalui Regulasi

6. Tolak Tenaga Kerja Asing

7. Selamatkan Ekonomi Nasional

8. Revolusi Ekonomi

9. Penegakan Hukum.

Menanggapi tuntutan itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tidak hanya dihitung dengan kenaikan upah. Hanif mengaku memiliki skema untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

“Kalau bicara kesejahteraan memang bukan hanya masalah upah, tetapi juga banyak kebijakan lain yang bisa membantu buruh mengurangi pengeluaran mereka, menekan pengeluaran. Dhakiri dan menambah penghasilan mereka yang di luar upah,” kata Hanif di Padepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta, Bandung, Jawa Barat, Minggu (1/5).

Menurut Hanif, hingga kini pemerintah terus berupaya untuk mensejahterakan dan mengurangi beban para buruh dengan berbagai program. Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar diakuinya salah satu upaya pemerintah guna mensejahterakan buruh.

“Saya kira itu yang terus digelorakan oleh pemerintah baik dari skema jaminan sosial, kebijakan sosial seperti akses terhadap Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat,” tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Hanif mengaku telah mencetuskan berbagai program untuk memudahkan para buruh guna mengembangkan usaha kecil yang dimilikinya selain bekerja. Bahkan, ia mengklaim telah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para buruh agar mampu bersaing dengan buruh asing mengingat saat ini memasuki Masyarakat Ekonomis ASEAN (MEA).

“Akses keuangan seperti kredit usaha rakyat, peningkatan kompetensi di balai kerja pemerintah, pengembangan skema pelatihan kerja di perusahaan. Ini pada dasarnya adalah memberikan basis kepada teman-teman pekerja untuk dapat meningkat kesejahteraannya dengan tidak melulu soal upah,” pungkasnya. (jay/rdp)