Tak Ada Sinyal Positif Soal Reshuffle, Jokowi Pilih Beberkan Kinerja

Radarpolitik.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sempat memberikan arahan dan pidato kepada kader PDIP dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Minggu (10/1) tak sedikit pun menyinggung soal reshuffle kabinet. Hal itu diakui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, bahwa dalam arahan tertutup, Jokowu tidak menyinggung reshuffle. Tetapi lebih pada penekanan percepatan kerja, karena tidak punya banyak waktu.

Pramono menjelaskan arahan Jokowi hanya pada penekanan bahwa 2016 adalah tahun percepatan kerja yang perlu mendapatkan dukungan dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya percepatan kerja tak bisa sekaligus dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa bantuan dan dukungan dari pemerintah daerah.

“Maka yang pertama akan dilakukan, kebetulan ada Mendagri (Tjahjo Kumolo) adalah pelantikan Kepala Daerah, apabila yang tidak ada persoalan akan segera dilakukan. Kemudian yang kedua adalah yang masih ada persoalan mungkin (pelantikan) akan dilakukan pada bulan Maret,” terang Pramono di Jakarta, Minggu (10/1), seperti dikutip Halloapakabar.com.

Sebelumnya, Megawati mengkritisi konsep kerja BUMN. Menurutnya konsep kerja BUMN semakin mirip dengan bisnis korporasi swasta. Menurut Presiden kelima itu, konsep BUMN seharusnya menjadi alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “BUMN saat ini hanya diperlakukan seperti korporasi swasta dan mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau kita kenalnya dengan business to business,” kata Megawati.

Melalui helatan Rakernas, Mega menyampaikan kepada seluruh kadernya untuk membantu meluruskan kembali politik ekonomi BUMN. Hal tersebut agar konsep meningkatkan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melalui BUMN bisa dikembalikan ke fungsi semula.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan, hadirnya Jokowi dan kesempatan berpidato di depan kader PDI P se-Indonesia merupakan sinyal positif hubungan antara pemerintah dan partai pengusung mulai baik. “Ini yang pertama. Menunjukkan bahwa sinergi antara presiden dengan partai pengusung sekaligus ketum kan juga sebagai koordinator kerjasama di pemerintah (KP3),” kata Pratikno.

Pratikno menilai hal tersebut wajar, mengingat interaksi antara Presiden dan Ketum PDI P Megawati Soekarnoputri serta partai pengusungnya sudah semakin baik. Jokowi juga, kata dia, sudah melalui proses pembiasaan selama menjabat sebagai RI 1, semakin hari semakin percaya diri dan lugas.

“Saya melihat (PDI P dan Jokowi) saling memberi. PDI P memberi kesempatan Jokowi untuk mengakumulasi ke arah mana, untuk menunjukkan programnya dan pada saat yang sama juga Jokowi memberi waktu kepada PDI P untuk memberikan masukan konstruktif,” tandasnya.

Seperti diketahui, Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional I PDIP lebih banyak membeberkan kinerja pemerintah sepanjang 2015 di hadapan ribuan kader PDIP. Karena menurut Jokowi, selama ini masih banyak terjadi ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang tinggal di kawasan Indonesia bagian barat dan kawasan timur.

Ia mencontohkan, dalam pembelian kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur misalnya, harga kebutuhan di Indonesia timur terbilang tinggi. “Di sini bensin premium harganya kurang lebih Rp 7.000. Tetapi di pegunungan tengah Jaya Wiyaya, di Wamena, harganya sampai Rp 60.000 – Rp 70.000. Terus semen, di sini Rp 60.000 – Rp 70.000 (per sak), di sana ada yang Rp 800 ribu sampai Rp 1,5 juta,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ketimpangan harga itu dapat diatasi apabila infrastruktur di daerah dibangun secara merata. Karena itu, pemerintah selama ini terus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah, terutama di kawasan pinggiran. “Kita sudah tidak mau membangun paradigma pembangunan infrastruktur itu Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris. Baik itu membangun pelabuhan, bandara, maupun bendungan. Jadi jangan kaget anggaran infrastruktur kita menjadi berlipat tahun ini menjadi Rp 311 triliun,” ujarnya.

Persoalan lain yang harus diselesaikan pemerintah, kata Jokowi, yakni kemiskinan. Jika merujuk pada data yang ada, kata Jokowi, angka kemiskinan masyarakat mencapai 11 persen. “Tapi itu patokannya apa? Kalau patokannya (pendapatan) 1 dollar AS mungkin iya (11 persen). Tapi kalau patokannya menurut Bank Dunia, (yaitu) 2 dollar, angkanya akan sangat berbeda sekali,” ungkapnya. (drw/rdp)