Tangkal Aksi Teror, DPR Didesak Selesaikan UU Terorisme

Radarpolitik.com, Jakarta – Pengamat Kepolisian dari Universitas Mpu Tantular, Ferdinand Montororing menilai pembahasan revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah semakin mendesak dan harus secepatnya di undangkan.

Menurutnya, regulasi yang memadai sangatlah penting bagi penegak hukum dalam menangkal masalah-masalah aksi teror. “Semoga politisi kita di Senayan tidak terlena setelah bangsa ini dicabik-cabik oleh paham radikal yang mengatasnamakan agama,” kata Ferdinand dalam diskusi di kawasan Manggarai, Jakarta, Sabtu (9/7/2016).

Seperti dikutip Halloapakabar.com, Ferdinand mengatakan, UU saat ini tidak cukup memadai untuk Polri dalam melakukan tindakan preventif sebagai upaya penangkal terorisme.

Menurutnya, dalam sistem hukum pidana, untuk membawa seseorang ke pengadilan dibutuhkan adanya tindakan melawan hukum. “Sementara pemikiran radikal yang mengarah pada aksi teror belum bisa dikategorikan sebagai perbuatan pidana,” ujarnya.

Ferdinand pun meminta DPR agar pembahasan revisi UU Terorisme ‎dipercepat. Sehingga, aksi teror yang terjadi di Indonesia tidak terulang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid, meminta revisi UU Terorisme harus memasukan lembaga pengawas Detasemen Khusus 88 (Densus).

Menurutnya, semua lembaga harus punya pengawas, supaya dalam melakukan kegiatannya ada yang mengontrol sehingga tidak berlebihan. Revisi UU Terorisme, kata dia, perlu dibahas secara komprehensif, untuk mengatasi masalah terorisme. Revisi ini nantinya akan fokus kepada upaya pencegahan yang perlu dikuatkan.

“Tapi juga penting, agar publik percaya kinerja Densus, mestinya dalam RUU diatur tentang dewan pengawasan dan badan kehormatan Densus 88,” kata Hidayat, dalam open house di Rumah Dinas, Jl. Kemang Selatan, Jakarta.

Dengan adanya lembaga pengawas, kata Dia, justru bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap Densus 88. Selain itu, pengawas juga bisa berfungsi agar tidak terulang lagi peristiwa salah tangkap.

Oleh karena itu, mestinya tidak ada penolakan kalau memang Densus bekerja secara profesional. Lembaga pengawas itu bisa seperti Kompolnas, atau dewan kehormatan. “Terorisme kan penegakan hukum, kalau ingin menegakan hukum yang transparan dong, bukan kita mencurigai,” ucapnya.

Hidayat juga mengatakan, tidak ada hubungannya percepatan pembahasan revisi UU Terorisme dengan peristiwa bom di Solo. Kecuali ada yang berpikiran, bahwa ada barter antara bom Solo dengan revisi UU tersebut. “Itu dua hal yang berbeda,” jelasnya. (alf/her/rdp)