Tekan Jual Beli Jabatan, Pemerintah Diminta Transparan

Radarpolitik.com, Jakarta – Maraknya jual beli jabatan dalam proses mutasi di daerah salah satunya dipicu minimnya keterbukaan proses seleksi calon pejabat. Padahal sistem rekrutmen calon pejabat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) relatif baik.

UU Nomor 5/2014 mensyaratkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses rekrutmen calon pejabat daerah. Akuntabilitas relatif berjalan baik karena adanya tim seleksi namun transparansi untuk menentukan hasil akhir proses seleksi belum berjalan maksimal.

Pakar administrasi publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele menjelaskan, penentu hasil akhir dari proses seleksi calon pejabat adalah pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini para kepala daerah.

”Jadi, taruhlah proses lelang sampai dengan tiga calon teratas yang dilakukan panitia seleksi (pansel) relatif profesional. Tapiuntukmemilihsatudari tiga itu menjadi ruang untuk main dan hal itu adalah domain kepala daerah,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta.

Dia menegaskan publik harus dilibatkan agar proses transparansi bisa berjalan maksimal. Dengan begitu, ruang permainan yang mungkin dilakukan kepala daerah saat memilih satu dari tiga kandidat dapat diminimalkan. Hal ini sebagaimana terjadi di Provinsi Jawa Tengah di mana saat proses seleksi nilai yang diperoleh kandidat diumumkan secara terbuka.

”Bisa juga jika mau menutup ruang itu, kepala daerah diminta memilih nomor urut teratas. Kecuali dengan pertimbangan khusus memilih urutan dua dan tiga. Tapi pertimbangannya harus disampaikan kepada publik dan KASN,” jelasnya.

Wakil Ketua KASN Irham Dilmy mengatakan praktik jualbeli jabatan sudah lama terjadi. Bahkan dia mengaku banyak laporan yang masuk terkait praktik-praktik ini, terutama banyak terjadi di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.

”Biasanya karena sudah bayar ternyata tidak diangkat lalu mereka melaporkan. Bahkan jelang pilkada petahana bisa saja minta setoran untuk modal pilkada dengan jaminan tidak dipindah jabatannya,” ungkapnya.

Dia mengatakan sebenarnya saat ini praktik ini sudah berkurang. Akan tetapi, momentum perombakan struktur di daerah dimanfaatkan oleh oknum- oknum yang nekat. ”Tapi memang ada yang menggunakan kesempatan ini untuk jualan. Dulu untuk eselon III dan IV sekitar 50 juta. Kepala dinas Rp200-500 juta,” katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan faktor moral menyebabkan terjadinya jual beli jabatan. Pasalnya, sistem sudah dibuat sedemikian rupa tapi tetap saja ada yang melakukan tindakan tersebut. ”Sudah ada seleksi terbuka tapi tetap ada saja usaha,” tuturnya.

Tjahjo mengatakan jika semua dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah diatur harusnya tidak menjadi masalah. Tjahjo mengatakan akan mengirimkan kembali pakta integritas ke daerah. ”Aturan-aturan yang berkaitan rekrutmen jabatan juga kita kirimkan kembali sebagai pedoman kepala daerah,” ungkapnya. (jun/rdp)