Telusuri Kewarganegraan Arcandra, DPR Beri Kewenangan Komisi III

Ade Komarudin

Radarpolitik.com, Jakarta – Ketua DPR RI Ade Komarudin mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk menindaklanjuti dugaan dwi kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra. Bahkan rapat akan menugaskan Komisi III untuk menelusuri kasus itu.

Menurut Ade, Komisi III nantinya melakukan pendalaman dengan mengumpulkan data dari pihak Dirjen Imigrasi. Dia tidak ingin hal ini menimbulkan kegaduhan baru.

“Saya dengan teman-teman pimpinan akan segera rapim. Tadi sudah berbicara secara informal menyangkut hal ini karena masalah cukup mengagetkan. Kebetulan kita buka sidang tanggal 16 besok, rapim, kemudian rapat pengganti Bamus dan kita tugaskan Komisi III,” kata Ade di kompleks DPR, Senayan Jakarta, seperti dikutip Halloapakabar.com, Senin (15/8/16).

BACA JUGA :

PDIP Minta Investigasi Soal Kewarganegaraan Arcandra

Hendropriyono : Emangnya Kenapa Orang Punya Dwikenegaraan, Bukan Tindak Pidana

Akhirnya Menteri Arcandra Mengaku Dirinya Bukan Warga Negara AS

Begini Ragam Penjelasan Pemerintah RI Soal Kewarganegaraan Archandra Tahar

Soal Kewarganegaraan Archandra Tahar, Begini Penjelasan Mensesneg RI

Politisi Golkar ini juga enggan berkomentar saat ditanya apakah yang bersangkutan akan diberhentikan jika benar berpaspor Amerika Serikat. “Kita ingin mendalami kebenarannya supaya menjadi clear apa yang terjadi tidak simpang siur. Hal itu bisa menimbulkan kegaduhan baru,” ucapnya.

Keputusan berhenti apa tidaknya tergantung hasil investigasi dari Komisi III yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo. “Sekarang ada kejadian ini. Ini dunia politik jadi kita tidak boleh terlalu reaktif dengan apa yang ada. Sebaiknya segala sesuatu kita dalami dengan seksama, apapun hasil pendalaman nanti harus diterima,” jelasnya

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta Istana memberikan penjelasan yang transparan terkait dwi kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar. Hal itu agar tidak menjadi preseden buruk bagi bangsa ini.
“Jangan sampai tidak tertib administrasi apalagi dia seorang menteri. Presiden harus segera memberi penjelasan sedetail mungkin terkait isu ini,” ujar Abdul Kharis.

Abdul Kharis mengaku sudah mendapat konfirmasi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi soal isu dwi kewarganegaraan Menteri Arcandra. Dari hasil konfirmasi itu, Arcandra masih berstatus warga negara Indonesia dan tidak mengundurkan diri dari kewarganegaraan Indonesia.

Bila rumor dwi kewarnegaraan Arcandra itu benar adanya, sambung politisi PKS itu, maka telah ada kecerobohan administrasi kependudukan. Abdul Kharis juga mempertanyakan fungsi Badan Intelijen Nasional (BIN) saat presiden merumuskan nama-nama yang bakal jadi menteri.

Berdasarkan informasi berbagai sumber terpercaya dan akhirnya pengakuan sang menteri, Presiden Joko Widodo dan beberapa anggota kabinet baru saja menyadari bahwa Arcandra melakukan tindakan melawan hukum sebelum dan sesudah dilantik sebagai menteri saat reshuffle Kabinet Kerja pada 27 Juli lalu.

Arcandra merupakan warga negara AS melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan diambilnya oath of allegiance atau sumpah setia kepada negara AS. Karena Indonesia tidak mengakui dwi kewarganegaraan, otomatis secara hukum dia kehilangan status sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Sebulan, sebelum resmi menjadi WN AS, tepatnya pada Februari 2012, Arcandra mengurus paspor RI di Konsulat Jenderal RI di Houston, dengan masa berlaku selama 5 tahun. Langkah itu diduga setelah dia mengetahui akan mendapatkan status warga negara AS, sehingga segera mengurus paspor RI untuk kepentingan pribadi, meskipun di kemudian hari tindakan itu ilegal.

Setelah Maret 2012, dia dikabarkan melakukan empat kali perjalanan pulang pergi ke Indonesia dengan menggunakan paspor AS. Hal itu karena secara hukum, paspor RI sudah tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan.
Hal yang menjadi masalah adalah ketika dia diminta menjadi menteri ESDM menggantikan Sudirman Said oleh Presiden, dan dilantik pada 27 Juli 2016.

Kepulangannya ke Indonesia tersebut untuk pelantikan sebagai menteri, menurut informasi, menggunakan paspor RI, yang secara hukum sudah tidak sah digunakan. Jika hal tersebut benar, sang menteri patut diduga melanggar UU 6/2011 tentang Keimigrasian, UU 26/2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Fakta yang belum terkonfirmasi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama integritas Arcandra sebagai pembantu presiden di sektor yang sangat strategis yakni energi dan sumber daya mineral. (drw/rdp)