Tidak Transfaran Dana Pilkada, JPRR Curigai Paslon Berekening Nol

Radarpolitik.com, Jakarta – Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, mencurigai adanya praktik tak transparan soal pelaporan dana kampanye di Pilkada Kota Bitung. Pasalnya, dari pantauan JPPR, ada calon yang melaporkan awal dana kampanye nol rupiah.

“Masa dalam laporan dana awal kampanye ada pasangan calon yang melaporkan dana kampanyenya nol rupiah, itu tidak mungkin,” kata Sunanto dalam Sunanto diskusi JPPR di Cikini, Jakarta, Minggu (22/11). Demikian, seperti dikutip Hallopilkada.com.

Menenurut, Sunanto, secara logika tidak mungkin pasangan calon kepala daerah tidak memiliki anggaran dana kampanye. “Kan butuh transportasi, butuh konsums dan lainnya,” ucap Sunanto.

Sunanto mengatakan, laporan dana awal kampanye nol rupiah tersebut berada di Kota Bitung pada pasangan calon Maximiliaan Jonas Lomban dengan Maurits Mantiri. “Jadi laporan dana awal kampanye tersebut hanya dianggap lebel administratif saja, tidak ditanggapi secara serius oleh pasangan calon,” jelasnya.

Dari temuan itu, kata Sunanto, secara nyata sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan P‎ilkada serentak dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan sebagai pra-syarat untuk menghasilkan persaingan yang sehat.

“Dengan prinsip ini, pasangan calon yang mempunyai dana kecil diatur agar dapat bersaing secara adil dengan pasangan calon yang berkemampuan pendanaan besar. Hal itu bertujuan mulia agar pemilih mendapatkan informasi yang cukup berimbang dari setiap pasangan calon sebelum menjatuhkan pilihannya pada hari pemungutan suara,” bebernya.

Menurut Sunanto, salah satu satu ukuran integritas pelaksanaan seleksi kepala dan wakil kepala daerah adalah sejauh mana pasangan calon dapat secara transparan dan akuntabel dalam mengelola dana kampanye. Hasil JPPR menunjukkan, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon tidak cukup terkonsolidasi dengan baik.

“Tidak ada hubungan langsung antara jumlah penerimaan dengan belanja yang dilakukan. Terdapat keterputusan antara jumlah dana yang diterima oleh pasangan calon dengan praktik pengeluaran untuk pembiayaan kampanye,” tandasnya. (roy/rdp)