UU Tax Amnesty Dinilai Akan Menimbulkan Kerugian Negara

Radarpolitik.com, Jakarta – Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dinilai menjadi karpet merah untuk pengemplang pajak. Pelaksanaan pengampunan pajak justru memberikan hak istmewa bagi pengemplang pajak.
 
Yayasan Satu keadilan (YSK) melalui Sekjen Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sugeng Teguh Santoso mengatakan, pengemplangan pajak adalah perbuatan penghindaran pemenuhan kewajiban pajak.
 
Seperyi dikutip Halloapakabar.com, hal itu merupakan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 
“Perbuatan pengemplangan pajak berimplikasi pada timbulnya kerugian negara karena kehilangan pemasukan negara sektor perpajakan. Sudah seharusnya seorang pengemplang pajak dikenakan sanksi tegas,” kata Sugeng di Cikini, Jakarta, Minggu (10/7/2016).
 
Menurutnya, dengan adanya Undang-Undang Tax Amnesty yang tinggal menunggu tanda tangan Presiden ini justru memberikan hak istimewa kepada pelaku pengemplang pajak.
 
“Melalui pelaksanaan pengampuan pajak, negara memberikan hak istimewa kepada pelaku pengemplang pajak berupa penghapusan petanggungjawaban pidana pengempalangan pajak yang menjadi peserta pengampunan pajak,” kata Sugeng.
 
Sugeng menuding Pemerintah memberikan karpet kepada warga negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya terutama yang ditempatkan di luar negeri. “Undang-Undang Tax Amnesty ibarat menggelar karpet merah (buat pengemplang pajak),” ujar Sugeng.
 
Ia juga menambahkan, undang-undang ini juga seakan memprioritaskan penjahat ‘kerah putih’ untuk mendapatkan prioritas dengan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. “Undang-Undang Tax Amnesty juga memprioritaskan kepada penjahat kerah putih,” kata Sugeng.
 
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dengan adanya Undang-Undang Tax Amnesty penerimaan negara akan mengalami peningkatan.
 
“Yang pasti kalau dari segi penerimaan, Rp60 triliun mungkin angka minimum lah. Bisa lebih. Kami melihat sebenarnya potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak karena berbagai macam data menunjukkan, mengindikasikan, meskipun uangnya itu berasal dari Indonesia tetapi disimpannya lebih banyak di luar negeri,” kata Bambang seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan. (kom/rdp)